MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH.

Gejolak perekonomian global telah melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Dampak krisis keuangan global telah mulai dirasakan pada akhir 2008 dan diperkirakan akan berlanjut dalam I atau 2 tahun mendatang. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar, terpuruk dan melambatnya sektor riil, menurunnya permintaan produk-produk ekspor, dan menurunnya harga-harga komoditas ekspor di pasar internasional telah menurunkan tingkat daya beli masyarakat. Hal tersebut perlu diatasi agar jumlah masyarakat miskin tidak terus bertambah.

Dalam beberapa bulan terakhir sektor riil tidak dapat bergerak sebagaimana diharapkan, terutama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, mengatasi masalah pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai hambatan yang sebenarnya cenderung klasik antara lain lnfrastruktur yang diharapkan membantu pergerakan sektor riil belum tersedia secara maksimal. Kelambatan pertumbuhan sektor riil ini disebabkan masih maraknya praktek-praktek yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dan belum berperannya secara maksimal sektor perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil, terutama usaha kecil dan menengah. Selain itu, ketersediaan energi yang terbatas dan cenderung tidak stabilnya pasokan yang disertai masih maraknya aksi-aksi penyelundupan yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang dibutuhkan untuk berkembangnya sektor riil, makin memperlambat laju sektor riil yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan rentannya ketahanan pangan.

Pada sisi lain, dalarn situasi pangan dunia yang terancam mengalami krisis dan menyebabkan naiknya harga pangan dunia, maka meningkatnya impor produk pangan bukan saja akan menggerogoti cadangan devisa, namun juga dapat berdampak negatif terhadap situasi politik dan keamanan nasional. Sejauh ini barang-barang kebutuhan masyarakat, terutama pangan sebagian masih diimpor, karena tidak diproduksi di dalam negeri dan kalaupun diproduksi juga belum mampu mernenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan para petani di dalam negeri hampir selalu menghadapi masalah, terutama menyangkut harga produksi. Pada saat musim panen, para petani tidak bisa menjual komoditas pangan produksinya seperti beras, gula, kelapa sawit, dan bawang merah dengan harga yang menguntungkan. Harga yang diterima petani tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, terutama terkait dengan langka dan tingginya harga pupuk serta benih. Hal ini disebabkan, pupuk yang disubsidi ternyata sebagian besar justru diekspor dan sebagian lagi tidak tepat sasaran, sehingga kebutuhan di dalam negeri tidak tercukupi. Selain dihadapkan pada rendahnya harga jual pada saat musim panen, petani juga dihadapkan pada rnasalah klasik, seperti transportasi dan areal pertanian ke ternpat penjualan (khususnya di daerah-daerah transmigrasi di luar Jawa) dan pergudangan sebagai akibat intrastruktur yang belum memadai. Masalah-masalah tersebut menyebabkan kenaikan biaya-biaya yang menyebabkan petani harus menaikkan harga jual. Dengan harga jual yang tinggi tersebut apabila diekspor ke luar negeri tidak akan mampu bersaing dengan produk negara-negara maju yang rnasih mendapatkan subsidi. Rendahnya tingkat produksi pangan yang menyebabkan terus meningkatnya ekspor merupakan dampak dan rendahnya kesiapan teknologi produksi. Bibit produk pangan yang dibutuhkan petani yang varitas unggul dengan produktivitas tinggi sebagian besar masih diimpor. Balai-balai benih bélum mampu bekerja secara maksimal, dan kerjasarna pihak-pihak terkait dengan produksi pangan belurn terjalin dengan balk. Meskipun sebagai negara agraris, namun teknologi pangan di Indonesia masih kalah jauh dibanding dengan negara lain seperti Thailand dan Vietnam.

Dalam upaya mengatasi kelambatan sektor riil, rendahnya daya beli dan rentannya ketahanan pangan di atas, program-program yang telah berjalan dengan baik di tahun kemarin, tentu akan menjadi salah satu langkah pengamanan yang perlu dilakukan di tahun 2009. Program-program tersebut adalah :

1. Bantuan dan perlindungan sosial, dengan melakukan penajaman fokus dan sinkronisasi serta pengamanan program bantuan dana perlindungan sosial (bantuan langsung tunai/BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan kelompok rentan lainnya (kaum perempuan miskin, lansia, korban bencana alam/konflik sosial, penyandang cacat, dll).

2. Pemberdayaan masyarakat melalul PNPM Mandiri, dengan melakukan penajaman fokus penerima PNPM Mandiri yang ditujukan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang rentan atau perluasan program-program penguatan pada PNPM Mandiri, antara lain untuk kelompok perempuan, petani buruh gurem, nelayan miskin, penyandang cacat, penderita penyakit menahun, dan lain-lain.
3. Penguatan usaha mikro kepada kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya, sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dan lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR, KUR dan sebagainya.

Meskipun secara umum program-program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi warga miskin, namun dalam implementasinya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, sehingga belum memberikan hasil optimal. Mengingat pentingnya program tersebut dalam meningkatkan daya beli masayarakat miskin, maka program tersebut perlu terus dilanjutkan. Namun, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran diperlukan beberapa langkah seperti, up-dating data rumah tangga sasaran (RTS) dan verifikasi ulang, sosialisasi dan peningkatan kenyamanan dan pelayanan, pengamanan polisi pada saat penyaluran, dan untuk daerah terpencil dapat dilakukan di tempat lain yang lebih aman, seperti di Balai Desa.

Sedangkan dalam menjaga daya beli masyarakat dilakukan sejalan dengan langkah-langkah dalam menggerakkan sektor riil. Bergeraknya sektor riil akan menimbulkan multiplier efek pada sektor-sektor lainnya yang dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, antara lain: 

1. Melaksanakan proyek-proyek padat karya produktif yang berbasiskan partisipasi masyarakat setempat.
2. Tanpa mengabaikan peraturan perundangan yang ada, mendorong pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk kepentingan produktif masyarakat (usaha pertanian).
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kemitraan antara pengusaha besar dan kecil.
4. Dalam jangkan pendek memberikan subsidi untuk bahan pokok masyarakat dan program-program BLT, raskin, askeskin harus dilaksanakan secara tepat sasaran, dan selanjutnya didukung oleh bantuan pinjaman tanpa bunga untuk sektor-sektor produktif.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di kantong-kantong kemiskinan seperti daerah-daerah terpencil, kampung nelayan dan lain-lain seperti penyediaan solar bersubsidi yang mencukupi di kampung nelayan.
6. Peningkatan produktifitas pertanian dengan penyediaan akses jalan, akses pasar, irigasi, pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya yang cukup, tepat waktu dan harga munah.
7. Realisasi stimulus fiscal secara tepat dalam rangka mempertahankan kurs rupiah dan menekan tingkat inflasi.
8. Melanjutkan program KUR, PNPM Mandiri dengan pengawasan yang lebih ketat.
9. Menaikkan gaji pegawai.
10. Mendorong penurunan tarif-tarif sejalan dengan penurunan harga BBM oleh pemerintah.

Sementara itu, untuk meningkatkan produksi pangan di dalam negeri diperlukan kebijakan yang memberikan insentif kepada petani untuk lebih giat bercocok tanam dan meningkatkan produksi. Kebijakan perdagangan produk-produk pertanian yang memihak kepada petani dengan tarif impor tinggi. Kemudian sejalan dengan rencana kebijakan pemberian subsidi langsung kepada petani pada 2009 (pengganti subsidi pupuk dan lain-lain) diupayakan mudah dilakukan pengawasan agar subsidi benar-benar sampai ke petani. Sedangkan untuk jangka panjang perlu terus dikembangkan varitas unggul tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan dengan melibatkan akademisi, dunia bisnis, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pembangunan sektor industri juga seharusnya diarahkan untuk memajukan sektor pertanian.

Sumber :  http://indonesiafile.com/content/view/694/48/